Laporan wartawan sorotnews.co.id : Putra.
PEKALONGAN, JATENG – Dalam rangka memaparkan arah dan tujuan pembangunan Kabupaten Pekalongan di tahun 2023 kepada public dan menyerap aspirasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar acara Konsultasi Publik untuk Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2023.
Acara tersebut diharapkan dapat menghimpun aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya, sebagai bahan pertimbangan pemkab untuk mengambil kebijakan yang akan dituangkan dalan draft awal penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2023.
Dimana hal tersebut juga ditegaskan oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M, dalam sambutannya. ‘’Memang untuk rancangan awal tahun 2023 ini, saya dengan pak sekda dan seluruh kepala OPD lebih banyak ingin mendengarkan masukan dari masyarakat Kabupaten Pekalongan. Karena untuk membangun Kabupaten Pekalongan ini saya tidak bisa sendiri, tetapi harus bersama-sama untuk membuat Kabupaten Pekalongan menjadi hebat dan luar biasa itu yang selalu saya tanamkan,’’ ungkapnya.
Bupati Fadia juga menjelaskan, bahwa arah dan kebijakan pemkab untuk tahun 2023 masih ingin tetap mempertahankan program prioritas pemkab. Yaitu kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Karena menurut Fadia, di dalam tiga program prioritas pembangunan tersebutlah yang banyak terdapat pekerjaan rumah bagi pemkab yang harus segera diselesaikan selama masa jabatannya, supaya masyarakat Kabupaten Pekalongan bisa hidup dengan layak.
‘’Jadi di tahun 2023, pandangan kami akan tetap focus pada program kesehatan gratis yang cukup menggunakan KTP yang sudah berjalan sejak 1 Januari lalu, pendidikan gratis sampai tingkat SMA, pemberian bantuan kepada penunggu pasien tidak mampu di rumah sakit dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang disini PR nya untuk jalan rusak dan jembatan tidak layak masih cukup banyak sekali,’’ tandasnya.
Dan dengan banyaknya pekerjaan rumah pada aspek infrastruktur tersebut yang Ia titik beratkan, pihaknya berusaha terus menaikan penganggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Karena menurut Bupati Fadia, bagaimana masyarakat bisa hidup dengan layak apabila akses jalan dan jembatan yang sangat esensial tidak memadai.
‘’Di tahun 2021 kemarin kita telah anggarkan 55,6 milyar, dan di tahun 2022 sebesar 138, 3 milyar. Dan saya berharap untuk tahun 2023 akan meningkat untuk penganggaran infrastruktur ya,’’ ungkapnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Sekda Kabupaten Pekalongan M.Yulian Akbar, S.Sos.,M.Si, juga menyampaikan bahwa forum konsultasi public yang digelar oleh pemkab Pekalongan merupakan wadah bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, sehingga kebijakan yang akan diambil untuk pembangunan 2023 bisa tepat sasaran, tepat guna dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat luas.
‘’Tujuan acara hari ini adalah menyampaikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Pekalongan tahun 2023. Jadi ini adalah media konsultasi yang tentu saya kita harapkan pada petemuan hari ini muncul masukan-masukan dari bapak/ibu terkait draft rancangan awal RKPD 2023,’’ jelas Sekda Yulian Akbar.
Sekda Yulian Akbar juga menuturkan untuk seluruh OPD, untuk tetap bisa menjaga komitmen bersama mewujudkan visi misi pembangunan di Kabupaten Pekalongan yaitu membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, adil, merata dan berbudaya gotong-royong.
Sehingga menurut Yulian, perangkat daerah harus bisa memenuhi target-target pembangunan dalam dinasnya masing-masing karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalankan untuk menyokong suksesnya pembangunan di Kabupaten Pekalongan.
Selain itu Plt Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi, S.Sos.,M.Si, juga menuturkan bahwa acara konsultasi public merupakan acara yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang merupakan kegiatan lanjutan setelah diadannya Musrembang.
Menurut Anis, untuk menyusun sebuah Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan 2023. Diperlukan adanya masukan dan saran dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dan LSM. Sehingga RKPD Kabupaten Pekalongan yang akan segera disusun tersebut bisa menjadi produk yang dihasilkan secara bersama-sama, bukan hanya dari unsur pemerintah saja melainkan masyarakat juga berperan serta.
‘’Ini untuk menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat dengan tujuan sasaran, program dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2023 bisa tepat sasaran,’’ ungkapnya.
