Laporan wartawan sorotnews.co.id : Tim.
PEKALONGAN, JATENG – Proyek pengaspalan jalan di Dukuh Kemranggon, Desa Tanjung Kulon, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, menyisakan pertanyaan. Selain misterius, terjadi perbedaan pengakuan asal sumber dana antara camat dan perangkat desa setempat.
Camat Kajen, Agus Purwanto, yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon menyebut, proyek pengaspalan Jalan Desa tersebut berasal dari Dana Desa (DD) 2022 Tahap 1.
“Sumber anggaranya dari DD 2022 tahap 1, karena seingat saya pengajuan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD dan non BLT bareng-bareng,” ungkapnya, Selasa (22/2/2022).
Namun demikian, sambungnya, pencairan kedua anggaran tersebut tidak selalu bareng.
Di lain pihak, Sekretaris Desa Tanjung Kulon, Tegar Aviatareras, mengatakan anggaran proyek pengaspalan Jalan Desa berasal dari dua sumber yakni dari DD dan swadaya masyarakat.
Ia menambahkan kalau hanya dari satu sumber seperti DD saja tidak akan cukup, sehingga diperlukan sumber lain seperti iuaran warga.
“Itu dari DD 2022 Tahap 1 masih menunggu karena belum cair,” kata Tegar, yang juga masih menantu dari Kades Tanjung Kulon, Amsori.
Tegar menjelaskan lokasi proyek pengaspalan berada di Dukuh Kemranggon RT 05 RW 02 sepanjang 1000 meter dengan lebar jalan bervariatif.
“Pekerjaan dari swadaya tidak dimasukan ke desa karena merupakan iuran (swadaya) warga setempat,” kata Tegar menjelaskan.
Tegar juga mengakui bahwa DD 2022 Tahap 1 yang digunakan untuk membiayai proyek pengaspalan Jalan Desa belum cair, sehingga tidak ada informasi yang bisa disampaikan seperti papan proyek atau papan pagu transparasi anggaran.
“Papan proyek tidak dipasang karena bukan berasal dari DD melainkan dari swadaya masyarakat,” ujarnya berdalih.
Selain itu, lanjut dia, proses pelaksanaan proyek pengaspalan juga tidak melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dikarenakan swadaya masyarakat.
Tegar mengungkapkan, proyek pengaspalan jalan tersebut menghabiskan anggaran sebanyak Rp. 130 juta. Sementara anggaran DD 2022 Tahap 1 hanya sebesar Rp. 115 juta sebelum dipotong pajak.
“Untuk menutupi kekuranganya menggunakan dana swadaya masyarakat,” beber Tegar.
Dari hasil penusuran sorotnews di lapangan, dari beberapa warga yang ditemui, mengaku tidak ada iuran (swadaya) untuk pembuatan Jalan Desa.
