Hari Kedua G20 ACWG, KPK Usung Program Penyuluh Antikorupsi

Narasumber Indonesia, Dian Novianthi, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK.

Laporan wartawan sorotnews.co.id : Ramdan.

JAKARTA – Pertemuan hari kedua G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) dalam Presidensi Indonesia telah terlaksana pada hari Selasa (29/3), pada pukul 16.00 s.d 21.00 WIB. Pertemuan ini diantaranya membahas isu partisipasi masyarakat dan program pendidikan antikorupsi.

Bacaan Lainnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ambil bagian dalam G20 ACWG dengan mengusung program penyuluh antikorupsi sebagai salah satu praktik baik terkait partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi dalam pertemuan dihari kedua Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20, Selasa (29/3/2022).

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Dian Novianthi mengatakan, partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi tidak kalah penting dengan upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi (Tipikor). Ketiganya, lanjut Dian, merupakan Trisula Pemberantasan Korupsi yang diterapkan secara simultan oleh KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“Pendidikan adalah Trisula pertama KPK, karena lewat pendidikan dilakukan upaya membangun dan menanamkan nilai, karakter, budaya, dan peradaban manusia Indonesia yang antikorupsi,” kata Dian dalam siaran pers yang diterima, Rabu (30/3/2022).

Dian mengungkapkan, selain mengajarkan materi pendidikan antikorupsi pada lembaga pendidikan, KPK juga memiliki Program Penyuluh Antikorupsi. Program tersebut merupakan wujud nyata partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi dalam satu wadah.
KPK memandang, Penyuluh Antikorupsi sebagai agen perubahan yang membuat pendidikan antikorupsi bisa diimplementasikan dengan lebih efektif serta efisien di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.

“Penyuluh Antikorupsi juga merupakan ‘kepanjangan tangan’ KPK agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia,“ ungkapnya.

“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat berkontribusi pada efektivitas upaya antikorupsi yang lebih besar. Seperti pemberdayaan masyarakat dengan informasi yang memadai untuk ikut mengawasi layanan publik, di mana korupsi pada sektor ini menimbulkan biaya sosial yang tinggi,” kata Dian.

Apabila kumpulan praktik baik atau compendium dari negara-negara anggota G20 tentang partisipasi publik dan program pendidikan antikorupsi ini berhasil diselesaikan dalam Presidensi Indonesia, maka akan menjadi catatan penting dalam sejarah pertemuan G20 ACWG. Dimana compendium ini juga akan bermanfaat bagi negara-negara di luar anggota G20.

Sebagai pengayaan antikorupsi global, pertemuan kedua ini juga mengundang beberapa organisasi internasional untuk menyampaikan upaya-upaya pemberantansan Korupsi terkini yang mereka lakukan. Organisasi tersebut diantaranya UNODC, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Monetary Fund (IMF), World Bank, Financial Action Task Force (FATF), dan Interpol.

Lulua Asaad, Crime Prevention and Criminal Justice Officer at UNODC, berbagi kisah inspiratif dari kelompok masyarakat The Grace Initiative, Global Resource for Anti-Corruption Education and Youth Empowerment.

Lulua memaparkan, The Grace Initiative secara aktif bekerja sama dengan berbagai institusi formal dalam upaya peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi untuk mengajarkan nilai antikorupsi, integritas, dan etika. Mereka juga mendorong peran pemuda sebagai agen perubahan dalam pencegahan korupsi melalui inovasi, teknologi, dan kewirausahaan sosial dengan mengusung misi untuk menciptakan budaya antikorupsi di kalangan anak-anak dan remaja, melalui transformasi pendidikan dan kemitraan.

Para perwakilan Organisasi Internasional juga menyampaikan dukungannya atas hasil-hasil dari pertemuan G20 ACWG. Diskusi pada isu ini menghadirkan narasumber dari Indonesia, Argentina, Perancis, dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *