Laporan wartawan sorotnews.co.id : Tim.
PEKALONGAN, JATENG – Empat proyek infrastruktur yang dibiayai dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp. 630 juta lebih di Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, memunculkan keresahan warga.
Pasalnya selain tidak ada sosialisasi ke warga, pelaksanaan proyek pembuatan talud, pengaspalan jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Jitut) tidak padat karya desa atau swakelola.
“Semua dikerjakan orang luar. Kita disini masih banyak yang menganggur,” ungkap warga setempat yang menolak disebut nama, Kamis (7/7/2022).
Ia pun menuturkan tidak ada pemberitahuan apapun dari desa maupun pelaksana proyek, akibatnya warga hanya jadi penonton. Padahal banyak yang mau ikut kerja.
Sudah seperti itu, lanjut dia, pekerjaan malah diborongkan orang luar. Harusnya pemberdayaan melalui padat karya desa sehingga warga yang menganggur bisa mendapat manfaatnya.
“Di sini banyak tukang, namun tidak terpakai. Memang ada yang ikut kerja tapi hanya satu dua orang saja,” katanya.
Kepala Desa Rowolaku, Sugiono, membenarkan pelaksanan proyek tersebut diurus oleh orang luar. Tepatnya pembawa aspirasi.
Ia menjelaskan daerahnya mendapatkan Bankeu Provinsi yang merupakan hasil aspirasi sebanyak empat titik atau empat pekerjaan, namun desa hanya menerima manfaat saja.
“Untuk pekerjaan talud diborong orang Batang, PJU dari Kendal, Jitut juga orang Kendal dan pengaspalan orang Kajen,” jelasnya.
Adapun nilai masing – masing proyek seperti talud sebesar Rp. 200 juta, PJU dari solar sel Rp. 200 juta, aspal jalan RT 3 RW 2 Rp. 180 juta dan Jitut di Blok Putat Rp. 50 juta.
Dia menyebut aturan pengelolaan pekerjaan berasal dari pemberi aspirasi. Sebab bila desa enggan menerima resikonya tidak dapat bantuan, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan.
“Untuk belanja material semua yang ngatur sana. Walaupun anggaran masuk ke rekening desa terlebih dulu,” tuturnya.
Sementara itu kejanggalan proyek aspirasi Bankeu diungkap oleh Kepala Urusan (Kaur) Umum Desa Rowolaku, Khudoli yang merangkap sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
“Tiap pekerjaan saya tidak tahu menahu, karena sejak awal memang tidak dilibatkan. Dan keberadaan TPK hanya sekedar pelengkap atau formalitas belaka,” ucapnya.
Semua pekerjaan, kata dia, yang mengetahui adalah Pak Kades dan yang kerja tim dari luar semua. Sebagai TPK dirinya tidak ikut campur.
“Untuk talud merupakan aspirasi dari PKB, PJU dari PDIP dan pengaspalan dari Gerindra,” terangnya.
