Prevelensi Stunting Masih Tinggi di Mura, Perlu Perhatian Dari Seluruh Pihak

Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asmansyah.

MURUNG RAYA, KSLTENG – Dalam kegiatan rembuk stunting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) diisi juga dengan penandatangan komitmen bersama yang berlangsung di Gedung Pertemuan Umum Tira Tangka Balang (TTB), Kamis (28/7/2022).

Penandatangan komitmen bersama tersebut sebagai wujud dari keterlibatan seluruh pihak dalam menuntaskan agenda nasional dalam menurunkan angka stunting disetiap daerah khususnya di Murung Raya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Mura, Drs. Hermon, M.Si yang memimpin kegiatan tersebut bersama dengan Ketua TP-PKK Mura, Drs Lynda Kristiane Perdie menjelaskan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berdasarkan data SSGI tahun 2021, sebesar 27,4 persen sedangkan di Kabupaten Mura prevalensi stunting sebesar 31,89 persen dan tahun 2022 jumlah prevalensi stunting untuk Kabupaten Murung Raya sebesar 20 persen berdasarkan EPPGM

“Tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi perlu segera kita atasi bersama baik pemerintah kabupaten, maupun pemerintah desa, individu, komunitas, CSR, lintas sektor, maupun swasta, harus bersinergi dan bersatu dalam upaya penanggulangan stunting,” jelasnya.

Sementara itu, Lynda Kristiane Perdie mengatakan, dalam beberapa tahun belakangan, stunting menjadi perhatian besar Pemkab Mura karena hasil survey status gizi Indonesia yang menunjukkan prevalensi stunting wilayah ini di tahun 2021 sebesar 31,8 persen.

“Stunting sebagai masalah kesehatan masyarakat membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak. Angka tersebut tetap masih terhitung sangat tinggi jika mengacu pada standar yang ditetapkan oleh who sebesar 20 persen dan target nasional sebesar 14 persen tahun 2024,” tutur Lynda.

Tingginya angka stunting di Bumi Tana Malai Tolung Lingu mendorong Pemkab Mura untuk gencar menangani permasalahan stunting. Namun kendalanya yakni terdapat padaketerbatasan informasi. Sehingga perumusan kebijakan seringkali terkendala oleh keterbatasan informasi terkait penetapan sasaran program.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *