Laporan wartawan sorotnews.co.id : Tim.
PEKALONGAN, JATENG – Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Pekalongan membongkar praktik dugaan pungli dibalik bantuan pompa air Bahan Bakar Gas (BBG) bagi petani setempat.
Ketua GMBI Kabupaten Pekalongan Agus Subekti menyebut bantuan pompa air bagi petani berasal dari program konversi BBM ke BBG yang disalurkan anggota DPR RI Komisi VII bersama Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Sebenaranya program ini bagus dan gratis, namun ironisnya ada biaya yang ditarik dari para penerima manfaat,” ungkap Agus Subekti, Rabu (14/12/2022).
Agus menjelaskan penarikan biaya sebesar Rp 500 ribu dilakukan oleh koordinator penerima bantuan pompa air BBG melalui masing-masing tim sukses pemenangan dengan modus biaya administrasi.
Pihaknya telah memiliki bukti penarikan dilakukan sebelum para penerima manfaat mendapatkan bantuan pompa air BBG di mana jumlah total bantuan mencapai 600 unit lebih.
“Jadi ini tidak bisa dibiarkan karena sama saja dengan pungli dan dalam waktu dekat kami akan melaporkannya ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Terpisah, Plt Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pekalongan, Tokha mengaku belum tahu adanya penarikan biaya administrasi sebesar Rp 500 ribu yang dibebankan ke penerima manfaat.
“Itu gratis tidak ada biaya apapun karena aturanya seperti itu. Ini saya malah baru dengar dari njenengan,” terang Tokha di kantornya.
Tokha menegaskan tidak ada biaya administrasi apapun terkait bantuan tersebut. Petani penerima manfaat hanya diminta membawa mesin pompa yang lama lalu ditukar dengan yang baru.
Bantuan tersebut, lanjut Tokha, berasal dari pokok-pokok pikiran (Pokir) di DPR pusat melalui Ramson Siagian dan Kementerian ESDM dalam penyaluranya.
“Kami akan kroscek dulu benar atau tidaknya informasi itu,” ujarnya.
