Laporan wartawan sorotnews.co.id : Samuel Sauwyar.
NABIRE, PAPUA TENGAH – Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM, sebagai Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Kepala Kakanwil Ditjen Pelaksanaan Anggaran DIPA dan Daftar Anggaran tahun 2023, diserahkan kepada Bupati – Bupati serta Pimpinan Acara tersebut berlangsung di aula Guest house, Kamis (15/12/2022).
Penyerahan yang sekaligus sebagai awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN tahun 2023 (APBN) tahun 2023, masih menjadi instrumen yang menjawab tantangan dari yang sebelumnya, disebabkan oleh pandemi covid-19 menjadi resiko Global APBN adalah instrumen stabilitas stabilisasi untuk mengendalikan inflasi dan harga pokok kebutuhan – kebutuhan pangan serta sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentang.
Penyerahan termasuk APBN tahun 2023 mengambil Tema optimis dan tetap waspada optimis karena pemulihan ekonomi pada Tahun 2022 inflasi masih relatif terjaga dan pemulihan di berbagai sektor cukup merata namun kewaspadaan menjadi sangat tinggi sebagai akibat korupsi Global ini sangat besar dan penyebabnya karena kondisi geopolitik yang tidak selesai dalam waktu dekat bagi para pemimpin kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini dilakukan lebih awal seperti tahun-tahun sebelumnya lebih baik lagi dari Tahun 2022 guna menunjukkan langkah nyata serta manfaat seluruh rakyat indonesia pada umumnya dan rakyat Papua pada khususnya tegas PJ gubernur provinsi Papua Tengah saat menyampaikan arahannya terkait Perkembangan Ekonomi 2022 dan kebijakan APBN 2023.
Dalam menghadapi dampak negatif pandemi covid 19 pemerintah dengan dukungan DPR RI telah melakukan langkah-langkah kebijakan luar biasa untuk menjaga dan memulihkan kondisi kesehatan, sosial Ekonomi Masyarakat, dan Dunia usaha.
kondisi di Akhir tahun 2022 menunjukkan pandemi covid-19 sudah semakin terkendali namun tetap harus di waspadai dengan tetap menerapkan protkol kesehatan.
Keberhasilan penanganan pandemi covid 19 menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian nasional termasuk pemulihan Ekonomi di provinsi Papua tengah.
di tahun 2022 ini terjadi krisis pangan dan energi, di banyak negara di Dunia, krisis energi di tunjukkan dengan meningkatnya Arga BBM dan gas di banyak Negara di Dunia, termaksuk Indonesia, maka dari itu perekonomian nasional akan menghadapi tantangan dan yang mengalami perlambatan untuk itu diperlukan kesadaran dan sense of krisis yang tinggi serta sikap optimisme APBN tahun 2023 dirancang undang-undang dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi namun pada saat yang sama peningkatan kewaspadaan dalam respon Gejolak Global yang masih terus berlangsung, APBN 2023 masih akan terus mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan Reformasi struktural dengan fokus pada kebijakan :
(A). Penguatan kualitas SDM yang terampil, produktif dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem pendidikan dan sistem kesehatan.
(B). Penuntasan registrasi sosial ekonomi dan memanfaatkannya dalam rangka memperbaiki kualitas pencapaian sasaran target penerima dari berbagai program,tidak terbatas pada program perlindungan sosial dan program subsidi;
( C). Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khusus pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, di bidang energi pangan, konektivitas, dan transportasi.
(D) Pembangunan infrastruktur akan di dorong untuk menumbuhkan sentra Ekonomi baru,termasuk ibu kota Nusantara. Pendanaan dari APBN untuk pembangunan infrastruktur dasar ditunjukkan untuk menarik investor luar negeri dan dalam negeri turut berkontribusi dalam pembangunan ibukota Nusantara;
(E). Pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong Hilirisasi untuk meningkatkan Aktivitas Ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis Expor;
(F). Pemantapan evektifitas Implementasi Reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
