Laporan wartawan sorotnews.co.id : Bernardus Maruli.
HUMBAHAS, SUMUT – Sungguh sangat disayangkan jika perhatian dari Pemerintah Pusat terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tidak dimanfaatkan dengan baik dan tidak diberdaya gunakan. Alhasil, wujud perhatian Pemerintah Pusat yang menggelontorkan bantuan anggaran cukup besar tersebut menjadi sia-sia dan terbuang percuma.
Dengan kata lain para penyelanggara pemerintahan yang berkaitan dengan ketidak manfaatan bantuan yang diberikan menjadi orang yang bertanggung jawab atas berhamburannya uang Negara yang sama sekali tidak memberikan manfaat bagi rakyat.
Sketsa real (nyata) ini dimungkinkan terjadi di beberapa daerah. Salah satunya Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).
Bila sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan Perindustrian dan Koperasi, telah menyalurkan dana bantuan pembangunan gedung pasar di Desa Sigompul Kecamatan Lintong Nihuta sekitar Rp. 1 Miliar lebih. Dan Gedung Pasar di Kecamatan Pollung sekitar Rp. 900 juta, yang nota bene mulai dibangun sampai dengan selesai tidak pernah difungsikan. Kali ini mencuat kembali gambaran dan kondisi bangunan pasar yang juga merupakan Hibah Kementerian dalam keadaan memprihatinkan dan mubazir di Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang.
Saut Tumanggor, seorang pemerhati pembangunan di wilayah Papatar (Pakkat, Parlilitan, dan Tarabintang) kepada wartawan investigasi Sorot News belum lama ini mengaku miris melihat bangunan pasar yang dibangun oleh Pemerintah Pusat tidak benar-benar dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.
Ia mengungkapkan, bahwa bangunan pasar tersebut mulai dibangun tahun 2017 lalu hingga sekarang sama sekali tidak dimanfaatkan dan difungsikan. Padahal menurutnya kehadiran bangunan pasar di Desa Sihombu itu diawal diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, secara umum warga kecamatan Tarabintang.
“Kita tidak tahu mengapa gedung pasar Sihombu ditelantarkan. Bahkan penelantaran itu terjadi mulai dari selesai dibangun hingga sekarang,” kata Saut.
“Sementara, jika gedung pasar tersebut benar-benar beroperasional, tentu perputaran ekonomi dan transaksi dagang akan meningkat di wilayah itu,” jelas Saut.
“Hal ini pastinya sesuai tujuan rencana pembangunan pasar, dimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataan bangunan pasar itu justru terkesan di Hibahkan kepada para dedemit atau penunggu bangunan tua,” katanya menyindir.
Menanggapi kondisi bangunan pasar yang terlantar sejak usai dibangun itu, Kepala Dinas Koperasi Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja (Kopenaker) Nurliza Pasaribu, yang hendak dikonfirmasi wartawan Sorot News di Sekretariat Kantor Bupati Selasa, (19/9) malah terkesan menghindar dan melemparkan pertanyaan wartawan untuk dijawab bawahannya kepala bidang Koperasi dan UMKM.
“Itu punya Koperasi. Pergi saja bapak menemui pak Sabam Sihombing, Kepala Bidang (Kabid) yang menangani. Itu tupoksi beliau,” ujarnya sedikit lugas dan berlalu dari awak media.
Kabid Koperasi dan UMKM, Sabam Sihombing yang kemudian ditemui wartawan dikantornya justru tidak dapat memberikan penjelasan lebih jauh. Sebab Ia mengaku baru mendapat amanah mengurus bidang tersebut. Akan tetapi sesuai info yang diperoleh dari salah seorang staff nya, menyebutkan bahwa bangunan pasar yang berada di desa Sihombu itu merupakan milik koperasi Desa Sihombu, yang memang benar dibangun pada 2017 lalu dari APBN Kementerian Perdagangan dan Koperasi, serta telah dihibahkan ke Desa yang bersangkutan.
Soal alur dan mekanisme datangnya bantuan bangunan pasar senilai Rp. 800 juta tersebut, Sabam tidak dapat menjelaskan lebih lanjut. Namun disampaikan, bahwa pihak nya telah merencanakan pembenahan pada lokasi gedung pasar ini. Akan tetapi terkendala agenda kerja lain nya. Mulai dari HUT Humbahas, Paripurna P-APBD 2023 hingga penetapan APBD 2024.
“Saya belum bisa memberi penjelasan yang rinci lae, karena masih menyesuaikan dan mempelajari ruang lingkup kerja baru,” ucapnya.
“Sementara yang disinggung terkait kegiatan 2017 lalu belum saya pahami betul. Tapi berdasarkan info yang kita terima, itu punya Koperasi Desa. Kita juga sudah memikirkan untuk membersihkan lokasi, tapi belum sempat karena banyak pekerjaan lain,” ungkapnya.
Selidik demi selidik, cerita lain justru diperoleh wartawan investigasi dari salah seorang staff lama yang bertugas di kantor Dinas Kopenaker tersebut dan tak ingin namanya disebutkan. Dikemukakan bahwa muasal bantuan Hibah gedung pasar Desa Sihombu ini didapat melalui pengajuan proposal Koperasi Desa Sihombu yang difasilitasi oleh Pemda Humbahas melalui Dinas Kopenaker, yang kala itu dipimpin oleh Drs. JW. Purba dan Ricardo Lumbantoruan sebagai Kabid Koperasi dan UMKM.
“Setelah gedung pasar rakyat ini dibangun, peralihan kewenangan terjadi. Pimpinan OPD terkait dijabat Ibu Ratna Marbun dan Kabid Koperasi dan UMKM diemban oleh ibu Nurlija Pasaribu yang saat ini menjadi Kepala Dinad Kopenaker,” jelas Sumber.
“Seingat saya, bahwa mantan Kadis Kopenaker Ratna Marbun pernah meminta Ibu Kabid Nurlija untuk menindaklanjuti pengelolaan dan pemanfaatan gedung pasar yang sudah dihibahkan Kementerian kepada masyarakat Desa Sihombu,” jelasnya.
“Namun, sampai sekarang belum ada respon atau inovasi dari yang bersangkutan selaku pejabat yang bertanggung jawab mengurus pasar dan ekosistem dagang di daerah itu,” ungkapnya, Sehingga staff ini merasa bingung, mengapa justru pimpinan nya melemparkan persoalan itu, padahal Nurlija sendiri lebih paham dari awal.
Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor yang dikonfirmasi Sorot News (20/9) seputar kondisi bangunan pasar yang terkesan ditelantarkan serta terbuangnya dengan percuma dana yang sudah di lobi dari Pemerintah Pusat, mengatakan bahwa persoalan yang dimaksud sudah dirapatkan beberapa kali dan menjadi pembahasan OPD untuk bagaimana pasar tersebut dapat dimanfaatkan dan difungsikan.
“Sudah jadi pembahasan di rapat OPD beberapa kali. Supaya bangunan pasar tersebut dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih lah atas informasinya ya,” ucapnya singkat.
