Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Arya.
JAKARTA – Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI (Srenum TNI) menggelar Rapat Evaluasi Implementasi AKIP TNI TA. 2022. Rapat dipimpin oleh Kepala Pusat Reformasi Birokrasi (Kapus RB) TNI, Marsma TNI Marsudiranto W., M.Tr.(Han) yang mewakili Asrenum Panglima TNI, Laksda TNI Hery Puranto, S.E., M.M., dan dilaksanakan secara Hybrid (daring & luring) dengan melibatkan setiap perwakilan Satuan Kerja dari Unit Organisasi Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU, di ruang rapat Srenum, Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Kamis (19/10/2023).
Asrenum Panglima TNI, Laksda TNI Hery Puranto, S.E., M.M. dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kapus RB TNI menyampaikan, pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah.
“Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya,” ujarnya.
Lebih lanjut Asrenum menyampaikan, penyempurnaan Road MAP Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 memiliki dua sasaran. Pertama, sasaran RB General adalah terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel serta terciptanya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional. Kedua, sasaran RB Tematik adalah mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan serta prioritas Presiden.
“Dihadapkan dengan Inpres No 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, TNI sudah melaksanakan melalui program seperti operasi dan serbuan teritorial, penyaluaran BTPKLWN, penanggulangan stunting, penyaluran BLT Migor, karya bhakti TNI, PPPN Bhakti Papua, penanganan inflasi, Babinsa masuk dapur, Renovasi RTLH dan Rehab MCK serta Manunggal Air,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022, menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan TNI dengan nilai sebesar 72,36 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 70,49 masih pada predikat “B” (baik). Sedangkan nilai akuntabilitas kinerja memperoleh nilai 65,71 naik dari tahun 2021 dengan nilai 65,08 juga masih dalam kategori/predikat “B”, walaupun ada peningkatan, namun TNI masih tertinggal dari kementerian dan lembaga lainnya.
Beberapa catatan dari hasil evaluasi tahun 2022 antara lain melakukan publikasi sistem E-SAKIP Review (ESR), menyelaraskan seluruh dokumen perencanaan antara Renstra, PK dan IKU, mengoptimalkan pohon kinerja, mereviu seluruh indikator kinerja, memanfaatkan IKU sebagai dasar untuk pengukuran kinerja, memanfaatkan hasil dari pengukuran kinerja menjadi dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, meningkatkan kualitas laporan kinerja, membuat pedoman dalam melaksanakan evaluasi internal SAKIP di lingkup TNI dan mengoptimalkan evaluasi AKIP internal yang dilakukan APIP agar dapat memberikan rekomendasi implementasi SAKIP.
Asrenum mengatakan bahwa rekomendasi Kemen PANRB diatas sebagian besar sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, evaluasi Implementasi AKIP TNI kali ini diharapkan ada peningkatan dari tahun sebelumnya. “Peningkatan hasil evaluasi tersebut tentunya tergantung pada upaya-upaya yang telah dilakukan TNI. Implementasi SAKIP yang terukur dan konsisten, harus diperkuat dengan tersedianya data dukung,” jelasnya.
“Saya berharap kepada pejabat masing-masing bidang untuk membantu memberikan informasi dan penyajian data yang dibutuhkan oleh tim dari Kementerian PANRB dalam melaksanakan evaluasi,” pungkasnya.
