Laporan wartawan sorotnews.co.id : Ramdan.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung menggandeng United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) untuk penyusunan pedoman standar nasional pemeliharaan barang bukti dan aset sitaan. Sebagai upaya awal, KPK menggelar Workshop Penyusunan Standar Nasional Pengelolaan Barang Bukti dan Aset Sitaan bersama Kejaksaan Agung dan UNODC di Gedung ACLC KPK, Rabu (15/11/2023).
Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto menilai pengelolaan terhadap barang bukti dan aset sitaan dapat menghasilkan pemulihan aset bagi negara. Pemulihan aset itu pun termasuk dalam upaya pembangunan berkelanjutan dan memerangi segala bentuk kejahatan korupsi, yang terorganisir.
“KPK sendiri memiliki 4 tujuan dalam pengelolaan barang bukti dan aset rampasan, diantaranya; penataan dan penyimpanan barang sitaan/rampasan yang terintegrasi; bentuk akuntabilitas data terkait benda sitaan/barang rampasan; digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara; dan optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery),” terang Mungki.
Hadirnya UNODC, terang Mungki, dinilai dapat membuat kinerja KPK akan lebih optimal. Selama ini, KPK, memelihara barang bukti dan aset sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan), yang berlokasi di Cawang, Jakarta Timur
“KPK menyita sejumlah barang bukti, beberapa benda diantaranya; dokumen penting, surat berharga, uang tunai, perhiasan/emas, maupun barang mewah. Selain itu, di Rupbasan juga terdapat 204 unit mobil; 120 unit motor; dan 12 unit truk, yang disita oleh KPK,” tandas Mungki.
Sementara itu, Deputy Head of Office UNODC, Zoelda Anderton menilai pemulihan aset merupakan agenda utama global. Hal tersebut dinilai dapat berdampak besar pada restitusi, khususnya dalam proses pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.
UNODC, kata Zoelda sangat terbuka pada otoritas lembaga di Indonesia, dalam hal ini KPK dan Kejaksaan Agung menyusun standar nasional pengelolaan barang bukti dan aset sitaan hasil tindak pidana korupsi. Sehingga, Zoelda berharap kompetensi KPK dan Kejaksaan Agung dalam pemeliharaan barang bukti dan aset sitaan dapat meningkat.
“Korupsi dan penggelapan aset publik dinilai jadi tantangan serius bagi Indonesia, oleh karenanya, standar yang memadai diperlukan bagi KPK dan Kejaksaan Agung dalam melaksanakan tugas pengelolaan barang bukti dan aset sitaan,” pungkas Zoelda.
