Laporan wartawan sorotnews.co.id : Isak.
PANDEGLANG, BANTEN – Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap kurang lebih 400 Siswa yang menimba ilmu di sekolah tersebut. Pungutan yang di bebankan sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus Ribu rupiah) per siswa itu ditarik dengan dalih pembelian laptop.
Salah satu orang tua siswa kelas VII yang berada di SMP Negeri 1 Menes, yang tak mau disebutkan Namanya mengatkan, “Bener kalau pihak Sekolah menarik uang Rp. 300.000 per siswa, guna pembelian laptop. Penentuan besar dan kebijakan tersebut diduga dilakukan oleh Komite Sekolah yang bekerja sama dengan Pihak Sekolah,” ucapnya, pada hari Selasa (28/11/2023).
Masih wali murid kelas VII mengatakan, “saat rapat Komite tidak ada Kepala Sekolah, alasan yang disampaikan pihak Komite, Kepada Sekolah lagi ada rapat untuk pembelian laptop. Per unit harga lima belas juta,” tutupnya.
Masih wali murid kelas VII yang juga tak disebutkan nama mengatakan, “Anak saya cerita katanya waktu upacara, anak anak di Intimidasi oleh seorang guru. Dibilang oleh oknum guru tersebut, kalian ini punya Hp kan?. Anak murid menjawab, punya. Dan Oknum guru tersebut menimpali, kalian untuk beli Hp mampu, iuran seperti ini masa tidak mampu, bayar seharga Rp. 300.000 saja. Bagi yang tidak bayar sampai hari Sabtu dapan akan kena sanki,” ucap wali murid dengan nada emosi.
Enoh Junaedi, selaku Ketua GN-PK (Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi) DPC Pandeglang mengatakan, “hal ini tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai tempat belajar dan mengajar, tempat anak anak bangsa menimba ilmu, malah dijadikan ajang meraup pundi pundi rupiah, oleh Oknum Oknum yang tidak bertanggung jawab. Anak anak bangsa yang sedang menimba ilmu jangan dijadikan sapi perah,” tegasnya.
Lanjut Enoh Junaedi, SH, mengatakan, “kami menduga dalam hal ini pihak sekolah sudah memanfaatkan situasi yang ada. Laptop dijadikan alasan untuk melakukan pungli. Rapat Komite nya seperti apa nih?. Memangnya yang bersekolah disitu anak orang mampu semua?. Ini sekolah Negeri lo. Jadi kami dari Lembaga GN-PK akan mengawal permasalahan ini,” tutupnya.
Sampai berita ini diterbitkan pihak Kepala Sekolah belum bisa ditemui untuk dimintai keterangan.
