Laporan wartawan sorotnews.co.id : Isak.
PANDEGLANG, BANTEN – Proyek menggunakan Anggaran Banprov Bantuan Provinsi Tidak memasang papan informasi, hal tersebut Terindikasi Melanggar UU – KIP.
Sesuai amanah Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomer 14 tahun 2008 dan Perpres Nomer 54 tahun 2010 dan Nomer 70 tahun 2012, Dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik seperti gedung dan lain yang dibiayai negara baik DD atau Bankab wajib memasang papan informasi.
Pemasangan papan nama Proyek merupakan implementasi azas transparansi, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan bentuk apa pun.
“Pasalnya, ada beberapa baham banyak pekerjaan proyek yang yang di dani pemerintah melalui Banprov, Bantuan Provinsi, hibah dan Bankeu lagi nya, masih banyak iknum pejabat daerah, desa- desa yang main- main pada sat realisasi Proyek bantuan tersebut, semisal tidak dipasang nya papan informasi, anggaran yang No iye bene puluhan bahkan ratusan juta rupiah untuk salah satu Kegiatan fisik tersebut seakan-akan tidak ada apa-apanya sehingga mereka (oknum) tidak mengidahkannya,” ujar Eva S.Pd, anggota Lembaga GNPK Pandeglang.
Kepala Desa Cikuya saat dikonfirmasi via WA tidak ada jawaban, bahwa proyek itu dari anggaran Banprov atau dari Dana Desa. Papan namanya tidak ada di lokasi proyek rehap Kantor Desa.
Tapi disayangkan proyek yang ada di Desa Cikuya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tidak ada papan informasi proyek, ini bisa diartikan sebagai proyek siluman karena tidak ada kejelasan, sebagai mana dari beberapa proyek tersebut tidak transparan alias keterbukaan informasi atas proyek yang dibiayai negara.
Beberapa laki- laki Perangkat Desa Cikuya saat di konfirmasi oleh Eva, S.Pd sebagai investigasi Lembaga GNPK menjawab salah satu Parangkat Desa Cikuya, belum dipasang bu, yang engga disebut namanya, Rabu (30/08/2024).
Berita ditayangkan Kepala Desa Cikuya belum bisa dan sulit untuk di konfirmasi.
