Laporan wartawan sorotnews.co.id : Marselin SK.
MANGGARAI, NTT – Pengelolaan Dana Desa(DD) dan Badan Usaha Milik Desa(Bumdes) Desa Bere, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, NTT, dari tahun 2022, 2023 dan 2024 diduga menyimpang.
Kepada Sorot News pada Rabu 5 Februari 2024, beberapa warga desa Bere yang minta identitasnya dirahasiakan menyampaikan, bahwa banyak penyimpangan terkait pengelolaan Dana Desa yang terjadi di Desa Bere.
“Tidak ada prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, mulai dari penempatan proyek, besaran pagu anggaran serta berapa volumenya,” kata mereka.
“Para pengelola selalu menutup diri, mereka mengelola Dana Desa ini seperti mengelola uang pribadi. Padahal itu tidak diperbolehkan oleh aturan yang berlaku,” ungkap mereka.
“Sejak tahun 2022 sampai sekarang, pola yang dilakukan sama. Mereka selalu menutup diri. Bahkan ada proyek yang mangkrak, sampai semen membatu,” beberapa mereka.
“Proyek tahun 2022 dikerjakan tahun 2023, proyek tahun 2023 dikerjakan tahun 2024, sementara untuk proyek tahun anggaran tahun 2024 belum tuntas dikerjakan,” jelasnya.
“Kami menduga ada konspirasi besar yang terjadi antara Kepala Desa Bere berinisial KP, Sekretaris Desa berinisial DD, Staf Desa sekaligus Ketua Bumdes berinisial ESM dan BW,” tutur mereka.
“Diduga masih ada fisik proyek yang belum dikerjakan sejak tahun 2022, tetapi itu mereka tutupi. Karena selama ini para pengelola selalu sibuk dengan pola kerja yang tidak efektif tersebut,” jelas mereka.
” Begitu juga dengan pengelolaan Dana Bumdes, yang telah mendapat suntikan modal sebanyak Rp.100 juta pada tahun 2020. Sampai sekarang tidak jelas uangnya kemana,” kata mereka.
“Ketua Bumdes sekaligus Staf Desa yang berinisial ESM sudah lari ke Papua. Dia menghindar dari tanggung jawabnya. Ini yang harus ditelusuri,” ungkapnya.
“Kami mendengar informasi bahwa uang 100 juta tersebut diduga masih berada ditangan perangkat desa berinisial DD juga BW yang dengan sengaja meminjam uang tersebut untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.
“Ketua Bumdes ini juga bertindak sebagai Staf Desa bagian Pembangunan. Dia punya peran mengelola keuangan. Sementara faktanya uang yang dikelola tidak jelas rimbanya,” ungkapnya.
“Kami kecewa dengan sikap Kepala Desa, Sekretaris Desa, para Staf Desa yang tertutup dan diduga terlibat dalam konspirasi yang merugikan masyarakat ini,” tuturnya.
“Kami juga mendengar informasi bahwa selama ini bendahara desa hanya lambang saja, dan yang mengatur semua keuangan adalah Sekretaris Desa dan salah Satu Staf desa,” katanya.
“Sebagai masyarakar desa Bere, Kami muak dengan semua yang terjadi dan telah diterapkan di Desa Bere ini, ini harus diusut tuntas,” tutur mereka.
“Kami meminta agar aparat penegak hukum segera menelusuri pengelolaan Dana Desa serta Dana Bumdes di Desa Bere ini, sehingga terungkap siapa yang berperan dalam menyalahgunakan Dana Desa dan Dana Bumdes tersebut,” jelas mereka.
Media ini telah berusaha menghubungi Kepala Desa dan Bendahara Desa Bere, namun mereka belum memberi tanggapanya.**
