Laporan wartawan sorotnews.co.id : Sugeng Tri Asmoro.
SURABAYA, JATIM – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengumpulkan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Graha Sawunggaling pada Selasa, 11 Februari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Eri memberikan sejumlah instruksi penting menjelang rencana perombakan jabatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Salah satu arahan utama yang diberikan adalah percepatan pendataan warga miskin di Surabaya. Eri menegaskan agar data terbaru tersebut diselesaikan paling lambat akhir Februari 2025. Data ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas anggaran Pemkot pada tahun 2025.
“Data warga miskin ini yang akan menjadi acuan prioritas anggaran tahun 2025. Tidak ada toleransi lagi, karena saya sudah meminta sejak tahun lalu. Akhir Februari ini harus selesai,” tegas Eri.
Selain pendataan warga miskin, Eri memberikan instruksi tegas untuk menindak warung pangku—praktik jualan kopi yang disertai layanan teman wanita—yang dinilai melanggar nilai agama dan moral masyarakat Surabaya.
“Surabaya adalah kota yang menjunjung tinggi kaidah agama. Saya tidak ingin ada warung pangku di kota ini. Apapun itu, lawan! Karena ini melanggar akidah agama,” tegasnya.
Eri juga melarang keras peredaran minuman keras (miras) ilegal, kecuali di tempat hiburan malam yang memiliki izin resmi. Ia menginstruksikan aparat untuk menindak tegas penjualan miras di warung, toko kecil, dan perumahan.
Lebih lanjut, ia mengarahkan jajarannya untuk memberantas praktik perjudian merpati atau bentuk perjudian lainnya yang ditemukan di wilayah Kota Surabaya.
“Tidak boleh ada perjudian di Surabaya, apakah itu judi burung merpati atau jenis lainnya. Jika ditemukan, lawan dan tindak tegas,” tegas Eri.
Eri juga meminta agar pungutan liar (pungli) dan parkir liar di Kota Surabaya diberantas. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada pungli yang melibatkan pegawai honorer maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Surabaya harus bersih dari pungli dan parkir liar. Tidak boleh ada pungli dari pegawai, baik honorer maupun PNS,” ujarnya.
Untuk mewujudkan hal ini, Eri menginstruksikan seluruh aparat Pemkot untuk bekerjasama dengan Polsek dan Koramil dalam menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban di Kota Pahlawan.
Menjelang perombakan jabatan di lingkungan Pemkot Surabaya, Eri meminta seluruh pejabat struktural, mulai dari lurah, camat, kepala dinas, kepala bagian, staf ahli, asisten, hingga sekda, untuk menyusun proposal visi dan misi. Proposal ini harus menggambarkan program kerja yang akan dilakukan dan manfaat yang akan diberikan kepada masyarakat serta pemerintah kota.
Pengumpulan proposal dijadwalkan selesai pada pekan ini, sebelum perombakan jabatan yang direncanakan akan dilakukan pada Maret 2025.
“Proposal ini penting untuk mengevaluasi kinerja dan kesesuaian visi-misi dengan kebutuhan masyarakat. Saya ingin pejabat yang benar-benar siap melayani dan bekerja untuk kemajuan Surabaya,” jelas Eri.
Diketahui, Eri Cahyadi yang baru dilantik pada 20 Februari 2025 berencana melakukan perombakan jabatan lebih cepat dari aturan yang biasanya dilakukan enam bulan pascapelantikan. Eri akan mengajukan permohonan izin perombakan jabatan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Maret 2025.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kinerja aparatur Pemkot Surabaya dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.**
