Laporan wartawan sorotnews.co.id : Marselin SK.
KUPANG, NTT – “Sebagai langkah awal 100 hari pertama (Quick Win), kami telah menyiapkan 6 program prioritas, sebuah langkah inisiatif yang dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.” Demikian disampaikan Gubernur Melki Laka Lena dalam Pidato Perdana pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 DPRD Provinsi NTT, di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTT yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia Nomleni, Senin (3/3/2025).
“Program ini bukan sekadar inisiatif 100 hari pertama, melainkan fondasi awal yang akan terus dilanjutkan dan diperkuat seiring dengan berbagai program lain yang telah dirancang. Seluruh upaya ini berorientasi pada satu tujuan besar, yaitu mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga kami mengharapkan dukungan penuh dari seluruh pihak, agar program ini dapat dijalankan secara efektif dan bermanfaat langsung bagi rakyat,” ungkap Melki.
Program Quick Win pertama Melki-Johni adalah memperkuat posyandu dan kader kesehatan dalam upaya menurunkan angka stunting di NTT.
“Anak-anak NTT adalah masa depan kita, sehingga stunting harus dicegah. Kelembagaan posyandu akan diperkuat dengan mengoptimalkan perannya dalam deteksi dini risiko stunting, edukasi gizi, dan kampanye hidup sehat. Saat ini, bersama Kementerian Kesehatan RI, kami juga sedang menyiapkan program pelatihan bagi para kader bersama dengan lembaga non-profit untuk mengakselerasi pengetahuan dan keterampilan para kader dalam mencegah, melakukan deteksi dini, serta mengintervensi stunting di lapangan,” jelas Melki.
Kedua adalah “Gerakan Beli NTT”. Menurutnya, ini merupakan sebuah inisiatif untuk mendorong konsumsi dan pemasaran produk lokal guna memperkuat perekonomian daerah.
“Program ini akan dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk memperluas layanan pengembangan usaha dan akses keuangan bagi produsen desa, sekaligus memastikan adanya pasar yang stabil bagi komoditas unggulan daerah. Sehingga dapat meningkatkan ekonomi lokal dengan memastikan setiap produk yang dihasilkan bisa diserap oleh pasar, lalu produsen bisa fokus kepada proses produksi dan pengembangan,” tambahnya.
Ketiga adalah pengembangan One Village One Product (OVOP), berbasis hilirisasi yang harapannya mempu mengembangkan produk unggulan desa atau kelurahan sesuai dengan potensi lokal di setiap daerah.
“Tujuan utama program ini adalah meningkatkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya dan keunggulan masing-masing desa/wilayah. Dalam pelaksanaannya, BUMDes dan Koperasi akan menjadi penggerak utama ekonomi pedesaan melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan manajerial masyarakat dalam mengelola usaha serta produk unggulan,” ungkapnya.
Program Quick Win yang keempat adalah Pendampingan Siswa Menuju Pendidikan Tinggi dan Sekolah Kedinasan Unggulan.
“Kami berkomitmen untuk mendukung siswa terbaik daerah agar dapat mengakses pendidikan unggulan, baik di universitas ternama maupun sekolah kedinasan seperti TNI, Polri, IPDN, dan institusi lainnya. Melalui program ini, kami akan melakukan “talent scouting” untuk mengidentifikasi dan membina putra-putri daerah yang berpotensi,” tambahnya.
Selanjutnya, Program Quick Win yang kelima adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah di NTT.
“Kami akan mengoptimalkan pemungutan pajak serta retribusi daerah. Upaya ini diharapkan menjadi langkah strategis yang dapat memberikan dampak dalam waktu relatif cepat, dibandingkan hanya bergantung pada kebijakan fiskal jangka panjang seperti menarik investasi baru. Saat ini, banyak aset daerah yang tersedia dalam ruang otoritas pemerintah daerah namun belum dimanfaatkan secara optimal. Aset-aset ini dapat dimonetisasi melalui berbagai skema, seperti sewa, kerja sama dengan pihak swasta, dan tentunya optimalisasi retribusi. Untuk memastikan proses ini berjalan lebih efektif dan efisien, kami akan menerapkan digitalisasi dan sistem informasi manajemen aset, sehingga pengelolaan aset daerah dapat dilakukan secara transparan, akurat, dan berdampak langsung terhadap peningkatan PAD,” jelas Gubernur Melki.
Kemudian, Program Quick Win keenam adalah Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
“Kami menyadari bahwa kekosongan jabatan atau posisi yang diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) dapat menghambat efektivitas birokrasi dan pelayanan publik. Untuk itu, kami akan melakukan pemetaan kebutuhan organisasi, menyeleksi pejabat yang memenuhi syarat, dan memastikan setiap posisi strategis diisi oleh individu yang berintegritas, kompeten, dan profesional. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam memperkuat organisasi pemerintahan agar setiap unit kerja dapat beroperasi secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Diharapkan tata kelola yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel, pemerintahan akan berjalan sesuai dengan prinsip good governance, mempercepat layanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi,” urainya.
Lebih lanjut, Gubernur Melki menekankan bahwa bersama Wakil Gubernur Johni, keduanya berkomitmen pada transparansi, akuntabilitas, dan integritas, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui kerja keras dan dedikasi penuh, setiap kebijakan yang diambil harus bermanfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong NTT lebih maju serta berdaya saing.
“NTT masih menghadapi tantangan besar, dengan kemiskinan 19,02 persen, kemiskinan ekstrem 2,82 persen (BPS 2024), dan stunting 37,9 persen (SKI 2023). Tingkat Pengangguran Terbuka 3,02 persen dan angka putus sekolah yang tinggi turut memicu TPPO dan PMI ilegal. Namun disisi lain, NTT memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata. Tugas kita adalah mengoptimalkan potensi ini, guna menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan NTT bergantung pada kerja sama erat antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat,” jelas Melki.
Ia mengharapkan agar melalu Visi mewujudkan “NTT yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan yang diwujudkan dalam 7 Misi atau pilar utama yaitu, pilar ekonomi berkelanjutan, pilar kesehatan, pilar pendidikan, pilar pemberdayaan komunitas, pilar pemerataan infrastruktur berkelanjutan, pilar reformasi birokrasi dan hak asasi manusia, serta pilar kolaborasi.
“NTT yang maju, sehat, cerdas, dan sejahtera adalah NTT yang mampu mengelola dan mengoptimalkan sumber daya secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. NTT yang memberikan akses layanan dasar yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. NTT yang membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan inovatif, serta membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang, berinovasi, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah. Untuk mencapai visi tersebut, kami akan menerjemahkannya ke dalam misi serta program kerja yang konkret dan terukur. Dalam semangat kolaborasi untuk memajukan, menyehatkan, mencerdaskan, dan mensejahterakan NTT secara berkelanjutan, saya bersama Wakil Gubernur Johanis Asadoma menggaungkan semangat: Ayo Bangun NTT,” tutupnya.
Menutup Rapat Paripurna tersebut, Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia Nomleni menyampaikan, “DPRD Provinsi NTT sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah akan terus membangun relasi kemitraan yang saling menghormati bersama pemerintah dengan terus menjalankan fungsi-fungsinya salah satunya adalah fungsi pengawasan demi mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Kami menyampaikan selamat bekerja kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur,” ucap Emi.
Turut hadir pada Rapat Paripurna tersebut, Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma, Para Anggota DPR RI dan DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Ketua I DPRD Provinsi NTT, Fernando Jose Lemos Osorio Soares, Wakil Ketua II DPRD Provinsi NTT Petrus Brechmans Robby Tulus, Wakil Ketua III DPRD Provinsi NTT Christin Samiyati Pati, Pimpinan dan Anggota Fraksi DPRD Provinsi NTT, Forkopimda Provinsi NTT, Pimpinan Partai Politik, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK/Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2025-2030, Wakil Gubernur Periode 2013-2018 Benny Litelnoni, Wakil Gubernur Periode 2018-2023 Josef Nae Soi, Pimpinan Lembaga Vertikal, BUMN, BUMD dan Perguruan Tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Para Tokoh Agama.**
