Laporan wartawan sorotnews.co.id : Sugeng Tri Asmoro.
SURABAYA, JATIM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghadapi tantangan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 12,3 triliun. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengakui bahwa dana tersebut belum mencukupi untuk menuntaskan berbagai permasalahan di Kota Pahlawan, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Menurut Eri, Pemkot tidak hanya berfokus pada penanganan kemiskinan, tetapi juga harus mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan mendesak lainnya, seperti pengendalian banjir, bantuan operasional pendidikan, layanan kesehatan, serta penyediaan rumah layak huni.
“Misalnya, jika seluruh upaya penanganan banjir dibiayai dari APBD, anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai Rp 9,3 triliun,” ujar Eri.
Selain itu, usulan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) diperkirakan memerlukan sekitar Rp 2 triliun, sementara anggaran untuk layanan kesehatan di Surabaya mencapai Rp 1,4 triliun. Adapun program rehabilitasi rumah tidak layak huni diproyeksikan membutuhkan dana sekitar Rp 286 miliar.
“Dengan keterbatasan anggaran seperti ini, kita harus menentukan skala prioritas agar penggunaannya lebih terarah,” tambahnya.
Eri juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam membantu meringankan beban Pemkot. Ia mengajak warga Surabaya yang mampu untuk saling membantu, terutama dalam mendukung tetangga yang kurang mampu.
“Budaya arek Suroboyo adalah gotong royong. Jangan hanya berteriak soal kemiskinan, tetapi saat diminta membantu tetangga yang kesulitan malah enggan,” tegasnya.
Pemkot Surabaya berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan APBD agar program-program prioritas dapat berjalan secara efektif demi kesejahteraan masyarakat.**
