Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Minardi.
MUNA, SULTRA – RDP Rapat Dengar Pendapat di Kantor DPRD Muna di gelar oleh pimpinan komisi 3 DPRD Muna bersama anggota bersama masyarakat Desa Napalakura mengundang Dinas Sosial dan DPMD Muna terkait kinerja Pemerintah Desa Napalakura oleh Kepala Desa nya yang di duga semena-mena terhadap masyarakatnya.
Dalam sesi wawancara bersama Wa Nurnia, SE anggota komisi 1 DPRD Muna Fraksi PKS dapil 2, menanggapi permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Napalakura, Nurnia menyayangkan sikap dan kebijakan yang dilahirkan oleh Kepala Desa Napalakura yang cenderung berat sebelah tanpa memperdulikan masyarakat.
Dirinya menyebutkan harusnya seorang kepala desa itu paham bajwa kepala desa itu bertugas mengayomi masyarakat nya. Kepala itu etalase bagi masyarakat nya, kepala desa itu pengambil kebijakan di dalam desa, kepala desa itu panutan bagi seluruh masyarakat desa yang dipimpinnya.
“Demo masyarakat terkait adanya penghapusan sepihak penerima manfaat PKH oleh Kepala Desa Napalakura kemudian adanya dugaan Mark Up anggaran seperti yang disuarakan oleh masyarakat pendemo dimana dalam setiap kegiatan pemerintah desa baik fisik maupun nonfisik tidak pernah melibatkan masyarakat atau musyawarah desa bagi saya itu langkah yang tepat dan wajar dilakukan oleh masyarakat,” tegas Nurnia.
“Hal demikian juga tentunya menjadi pertanyaan bagi kami di DPRD Muna kenapa sampai demikian setiap kegiatan desa tidak pernah melibatkan masyarakat desa,” tanya nya.
“Usai pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi 3 bersama masyarakat Desa Napalakura, kami akan menggelar rapat gabungan antara komisi 3 dan komisi 1 DPRD Muna guna membahas polemik yang terjadi di masyarakat Desa Napalakura dan Pemerintah Desa Napalakura,” Jelasnya.
“Anggota dewan Dapil 2 Fraksi PKS ini juga sangat menyayangkan sikap dari Sunarti, SP Kepala Desa Napalakura yang tidak menghadiri kegiatan RDP yang dilakukan oleh DPRD Muna, Dinas Sosial dan DPMD Muna bersama masyarakat Desa Napalakura,” tutup Wa Nurnia.**
