Laporan wartawan sorotnews.co.id : Suherman.
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah turut serta dalam rapat koordinasi persiapan pemulangan Warga Negara Indonesia Overstayer (WNIO) dari Sumaisi, Makkah, Arab Saudi, serta evakuasi WNI bermasalah dari wilayah konflik Myawaddy, Myanmar. Rapat ini berlangsung secara daring pada Jumat, 7 Maret 2025, dipimpin oleh Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula perwakilan dari berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, serta perwakilan dari KJRI Jeddah dan sejumlah instansi lainnya.
Dalam rapat ini, dibahas pemulangan 1.206 WNIO dari Sumaisi yang dijadwalkan berlangsung dalam 14 gelombang sejak 28 Februari hingga 19 Maret 2025. Sementara itu, 525 WNIO dari Myawaddy akan dievakuasi pada 17-19 Maret 2025.
Hingga saat ini, sebanyak 258 WNIO dari Sumaisi telah teridentifikasi berasal dari 15 provinsi, dengan Jawa Barat menjadi daerah asal terbanyak, yakni 114 orang. Sisanya masih dalam proses pendataan untuk memastikan asal wilayah mereka.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, melalui Kasubdit Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Heri Supriyanto, menegaskan pentingnya kejelasan data asal daerah para WNIO. “Dengan data yang jelas, pemerintah daerah dapat segera mengoordinasikan proses pemulangan dan reintegrasi mereka,” ujarnya.
Para WNIO yang dipulangkan akan diterbangkan menggunakan pesawat charter dan sementara ditampung di Asrama Haji Pondok Gede atau Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus. Mereka akan dipulangkan ke daerah masing-masing secara mandiri, dijemput oleh pemerintah daerah, atau mendapatkan bantuan dari kementerian dan lembaga terkait.
Terkait keterbatasan anggaran daerah, Kemendagri mendorong opsi fasilitasi tambahan dari Kemensos, BP2MI, atau Kementerian Perhubungan. “Kita perlu mencari solusi yang lebih efisien agar pemulangan bisa berjalan optimal,” tambah perwakilan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
Sebagai langkah tindak lanjut, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan surat resmi kepada gubernur di 11 provinsi untuk mengoordinasikan proses penjemputan WNIO korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari Myanmar. Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa pada 20 Februari 2025, sebanyak 48 WNI/PMI korban TPPO telah tiba di Jakarta dan sementara ditampung di RPTC.
Proses asesmen kesehatan dan psikologis terhadap para korban telah dilakukan oleh Bareskrim Polri dan Kemensos, sementara BAIS tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Gubernur diminta memastikan koordinasi dengan Gugus Tugas TPPO Provinsi serta perangkat daerah dan Forkopimda setempat untuk mempercepat pemulangan dan rehabilitasi mereka.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap pemulangan WNIO dapat berjalan lancar dan para pekerja migran yang kembali dapat segera beradaptasi di daerah asal mereka.**
