Laporan wartawan sorotnews.co id : Samuel Sauwyar.
NABIRE, PAPUA TENGAH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari Fraksi PDI Perjuangan, Hengki Kegou, S.H., M.H., menggelar kegiatan reses dan temu konstituen di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, pada Jumat (21/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Hengki mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, khususnya terkait infrastruktur jalan, pembangunan jembatan, serta rencana pemekaran wilayah.
Reses dan temu konstituen merupakan kegiatan rutin anggota dewan untuk bertemu langsung dengan masyarakat di daerah pemilihan mereka. Kegiatan ini bertujuan:
– Menjelaskan kebijakan serta program pemerintah yang sedang atau akan dilaksanakan.
– Menerima kritik, masukan, dan saran dari warga guna memperbaiki kebijakan publik.
Dalam kesempatan ini, Hengki Kegou yang merupakan putra asli Nabire, menunjukkan perhatian serius terhadap berbagai permasalahan yang disampaikan oleh para kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan di Distrik Makimi.
Salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat adalah kesulitan akses jalan dan jembatan yang menghambat aktivitas warga serta distribusi barang dan jasa. Warga berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur di wilayah tersebut agar meningkatkan konektivitas antar kampung.
“Kami meminta pemerintah daerah dan pusat agar mempercepat pembangunan akses jalan dan jembatan di Nabire, terutama di Distrik Makimi. Infrastruktur ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Selain persoalan infrastruktur, masyarakat juga mengusulkan pemekaran kampung serta pembentukan Kabupaten Nabire Timur sebagai solusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Hengki Kegou menyatakan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Nabire di tingkat legislatif.
“Saya sangat mengapresiasi usulan masyarakat terkait pemekaran kampung dan Kabupaten Nabire Timur. Ini adalah langkah penting untuk mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat. Saya akan membawa aspirasi ini ke DPRP agar dapat dibahas lebih lanjut,” ujar Hengki.
Sebagai bentuk kesiapan masyarakat dalam menyongsong pemekaran, kepala kampung dan Dewan Adat Distrik Makimi telah menyiapkan lahan seluas 6 hektare untuk pembangunan kantor-kantor pemerintahan. Lokasi lahan yang telah ditetapkan berada di wilayah Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
“Tanah seluas 6 hektare sudah kami siapkan untuk mendukung pembangunan kantor pemerintahan di Nabire Timur. Kami berharap proses pemekaran segera terealisasi,” kata salah satu kepala kampung.
Hengki Kegou menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Nabire di DPRP Papua. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, serta masyarakat dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“Kami akan terus berjuang agar harapan masyarakat Nabire bisa terwujud. Pembangunan infrastruktur dan pemekaran wilayah adalah langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik lebih optimal,” tegasnya.
Dengan adanya reses dan temu konstituen ini, diharapkan hubungan antara perwakilan rakyat dan masyarakat semakin erat, serta kebijakan yang diambil dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.**
