Laporan wartawan sorotnews.co.id : Slamet.
BATANG, JATENG – 4 Staf Ahli Menko Polhukam memaparkan penjelasan terkait proyek strategis nasional dalam kunjungan ke Batang, Jawa Tengah, Rabu-Kamis (29-30/9/2021). Dalam lawatan kerja tersebut, dijelaskan pula bahwa pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) akan menjadi percontohan untuk pengembangan kawasan-kawasan industri di daerah lain.
Hal itu salah satunya diungkapkan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi, Irjen Pol Dr Agung Makbul, dalam rapat koordinasi bertajuk “Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Sebagai Pendorong Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi Covid-19 Guna Terjaganya Ketahanan Nasional” yang menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja.
Turut dalam kunjungan kerja kali ini Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional, Marsda TNI Achmad Sajili; Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manuasia dan Teknologi, Mayjen TNI Rukman Ahmad, S.I.P, M.S.S; serta Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Marni Asmarni, S.E., M.M.
“Presiden Joko Widodo memproyeksikan KITB akan dijadikan sebagai percontohan untuk pengembangan kawasan-kawasan industri di daerah lainnya karena posisinya sangat strategis di berbagai aspek,” kata Agung Makbul.
Menurutnya, dengan luas yang mencapai 4.300 hektare, KITB akan sangat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apa lagi di dalam KITB terdapat berbagai industri unggulan termasuk industri kaca terbesar di Asia Tenggara.
“KITB memiliki peran cukup strategis dalam menunjang kebangkitan ekonomi nasional di tengah pandemi yang dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek geografis, SDM, SDA, dan beberapa aspek pendukung lainnya,” kata Agung Makbul.
Hingga kini, progres pembangunan KITB juga dinilai cukup bagus. Meski demikian, pembangunannya tetap membutuhkan dukungan dari seluruh pihak agar target dan tujuan pembangunan KITB dapat sesuai dengan perencanaannya. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo juga menekankan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan negara-negara lainnya yang juga sibuk berbenah untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi investasi yang masuk. Oleh karena itu kolaborasi dan dukungan seluruh pihak harus terus dilakukan untuk mewujudkan KITB yang cerdas dan berkelanjutan.
“Untuk mewujudkan akselerasi pembangunan KITB di tengah kondisi pandemi, maka perlu adanya perhatian dan penanganan secara tepat dan target-target yang diberikan oleh pemerintah harus diperhatikan dengan baik demi memajukan bangsa dan negara,” tutur Agung Makbul.
Dalam mengembangkan KITB sebagai kawasan industri maju seperti yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Beberapa di antaranya adalah bonus demografi yang tentunya berkaitan dengan penyiapan lapangan pekerjaan baru, peningkatan SDM warga khususnya bagi warga Batang, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, memastikan kondisi Kamtibmas di wilayah Batang kondusif, memperhatikan dengan baik target-target yang diberikan oleh pemerintah, serta segera mencari solusi apabila terdapat permasalahan di lapangan.
Dalam kunjungan ke Batang tersebut, para Staf Ahli Menko Polhukam melihat secara langsung progres pembangunan KITB. Sementara dalam rapat koordinasi, para Staf Ahli Menko Polhukam membuka ruang diskusi dengan para pejabat dan tokoh daerah terkait KITB. Hasil dari kunujungan ke Batang tersebut selanjutnya akan disampaikan pada Menko Polhukam Moh. Mahfud MD sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.
Proyek Strategis Nasional merupakan proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Proyek Strategis Nasional (PSN) diatur melalui Peraturan Presiden, sementara pelaksanaan proyeknya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri.
Dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk kepentingan umum dan kemanfaatan umum, pemerintah juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
“Kondisi negara kita saat ini masih terus berjuang dalam mengatasi pandemi Covid-19. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelamatkan warga negara dari situasi sulit ini sehingga pemulihan ekonomi nasional juga tetap harus dilakukan. Salah satunya dengan memanfaatkan pengembangan PSN. Apabila kita terlena dengan kondisi yang ada maka kehidupan bermasyarakat akan terganggu dan dapat berdampak pada stabilitas politik, hukum, dan keamanan,” tutur Agung Makbul.
