Menyoal Proyek Pemeliharaan Kapal Patroli KPLP

Laporan wartawan sorotnews.co.id : Burhanuddin. 

MAKASSAR, SULSEL – Kementerian Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Kesyahbandaran Utama Makassar pada Tahun Anggaran 2022 melaksanakan proyek pemeliharaan Kapal Patroli KPLP. Namun Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sepertinya tidak berlaku pada kantor Syahbandar Utama Makassar. Pasalnya salah satu paket proyek pemeliharaan kapal KPLP tahun 2022 tidak diketahui publik.

Beragam tanggapan dari elemen masyarakat. Salah satunya dari LSM ( LiRi ) Lingkar Indonesia mempertanyakan proyek milik pemerintah yang notabene menggunakan uang Negara Pengadaan Barang dan Jasa milik pemerintah sesuai Kepres harus transparan ungkap ketua LiRi, Sirajuddin saat dikonfirmasi Sorot News via Handphone.

“Bahwa proyek tersebut terkesan dirahasiakan. Itu patut diduga ada permainan kongkalikong untuk memperkaya diri oknum pejabat dengan kontraktor, ” ujarnya.

“Lazimnya itu, biasanya ada papan proyek yang menjelaskan sumber dana dari mana, berapa pagunya, berapa nilai kontraknya, nama perusahaan pemenang lelang, berapa hari kelender, konsultan pengawas,” tandasnya.

Sekedar diketahui 2 unit kapal Patroli KPLP di dok di kabupaten Barru, anggarannya diduga Miliaran rupiah dan info yang didapatkan bahwa kapal tersebut semenjak datang, tidak pernah di dok melainkan di laut terus.

Sumber yg tidak mau disebutkan namanya menyebutkan, “kenapa musti di dok. Di Kabupaten Barru jauh sekali. Di Makassar juga ada PT. IKI, milik pemerintah dan lengkap alamatnya, ungkap sumber yang tidak ingin disebut namanya.

Sementara pejabat PPID Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar di klarifikasi secara tertulis, namun di jawab secaran lisan oleh Musafir selaku Pejabat PPID mengatakan bahwa, “pemeliharaan 2 unit kapal Patroli sudah sesuai aturan, dan dokumennya lengkap serta kapal tersebut sudah turun dari dok jadi info bahwa tidak pernah di dok itu tidak benar, ” tegas Musafir, saat di temui di kantornya beberapa waktu lalu

namun disayangkan Musafir tidak menyebut berapa nilai kontrak apa nama perusahaan pemenang lelang. Diminta aparat penegak hukum untuk turun melakukan penyelidikan proyek tersebut.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *