Laporan wartawan sorotnews.co.id : M. Suryadi.
TAPSEL, SUMUT – Wakil Bupati Rasyid Assaf Dongoran yang juga kader Partai Golkar mengaku heran dan tegaskan tidak terlibat apa yang disoalkan oleh Fraksi Golkar DPRD Tapanuli Selatan terkait statement yang menyebutkan perintah mendesak eksekusi kepada “Dolly – Rasyid” sebagai Bupati dan Wakil Bupati terkait SILPA Rp. 300 miliar.
Hal itu dikatakannnya dalam keterangan persnya, yang diterima awak media, Selasa 24 Januari 2023, dalam menanggapi serapan APBD dan P-APBD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Tapanuli Selatan hanya sekitar 85 persen. Total Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) kurang lebih Rp. 300 miliar dari jumlah APBD 2022 yakni Rp. 1,66 Triliun.
“Artinya ada sekitar Rp. 300 miliar yang batal disalurkan atau digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat Tapsel,” ucap Wakil Bupati Tapsel.
Terkait SILPA angka 300 Miliar tersebut, Rasyid Assaf Dongoran, M.Si, mengaku terkejut dengan hal ini.
“Selama ini saya memang tidak dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan revisi serta pembicaraan eksekusi pembangunan dari APBD dan P-APBD 2022 dan 2023. Ya, benar beberapa hal saya sampaikan secara lisan kepada Kadis PUPR yang lama pada tahun 2021 di awal periode pemerintahan paska pilkada 2020 dan saya masukkan secara tertulis, itupun berdasarkan aspirasi rakyat, tidak pernah saya diajak diskusi oleh Bupati dan Sekdakab serta jajaran Bappeda, BPKAD selama ini secara formil menyeluruh dan terpadu.” paparnya menjelaskan.
Kendati demikian, Wabup Rasyid tegas mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan statement apapun yang miring bahkan sinis di media, walaupun Bupati dan Pejabat tidak melibatkan dirinya.
Lebih jauh dijelaskannya, sejak awal kepemimpinan Bupati Dolly Pasaribu, memang terlihat di lapangan jarang melibatkan Wakil Bupati.
Rasyid menduga pada awal Pemerintahan Bupati Tapsel dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah terdoktrin oleh pidato-pidato Mantan Bupati Tapsel inisial SP.
Adapun tafsir yang terdoktrin yang dimaksud Rasyid kemungkinan beredarnya dipublik kalimat bahasa “Hanya 1 Matahari di Tapsel”.
Lanjutnya, ada kesan bahwa Tapsel hanya punya satu pemimpin yakni Bupati saja, jangan ada keputusan yang dipengaruhi Wakil Bupati, itu berlaku untuk semua Kepala OPD, mereka harus punya satu tempat kepemimpinan yakni Dolly Pasaribu sebagai Bupati. Sementara dalam Pilkada yang dipilih rakyat adalah satu paket, Bupati dan Wakil Bupati, bukan Bupati sendirian.
“Pada awal periode tahun 2021 saya beberapa kali mendatangi ruangan Bupati, dan dengan baik saya mengatakan apa yang saya dapat bantu. Silakan sampaikan pada saya kapanpun. Bahkan ketika saya berinisiatif melakukan kunjungan ke rumah sakit daerah saat musim covid penanganannya untuk berdialog dengan tenaga medis dan melihat kondisi kesiapan RSUD, saya berdialog via pesan dari WA dengan Bupati, dan malah terkesan Bupati melarang dan mengatakan bahwa tidak perlu kali melakukan itu karena pihak RSUD 24 jam selalu melaporkan keadaan kepada Bupati. Nah sejak itu saya ambil sikap mengalah dan tidak melakukan kunjungan ke OPD atau UPT Se-Pemkab Tapsel,” beber Politisi Golkar ini.
Hal lain, dalam pemilihan pejabat eselon II dan pejabat administratur/pengawas, Wakil Bupati juga tidak pernah diajak oleh Bupati. Bahkan yang lebih miris, anggaran hak konstitusional sebagai Wakil Bupati yang di atur UU dan Peraturan juga tidak pernah dikonsultasikan.
“Saya ini dilibatkan hanya dalam bentuk undangan menghadiri Rapat Paripurna saja, itupun undangan dari Ketua DPRD. Dulu awal 2021 pernah di undang pelantikan pejabat baru /mutasi yang saya tidak tahu siapa yang akan dilantik, tapi beberapa kali saya tidak hadir karena saya tidak tahu siapa yang dilantik dan undangan ke saya tulisan tangan dan undanganpun datang 30 menit atau 1 Jam sebelum pelantikan. Semua ini sudah terjadi dan biarkanlah,” Sesalnya.
Wabup Rasyid bahkan keluhkan menggambarkan kenyamanan perangkat ruangan kantornya malah semakin parah. Sejak awal masuk kantor Wabup, kondisi meja kerja Wakil Bupati kacanya sudah tidak ada karena mungkin sudah pecah. Kaki meja lemari dokumen lapuk berlubang, meja laci rak kerja juga lapuk berkecoa, kamar mandi tempel-tempel, dinding dan langit ruangan kantor bocor saat hujan, wallpaper berkelupas. Sudah 3 (Tiga) orang pejabat Kabag Umum berganti, tidak juga berubah. Lebih cantik lagi ruangan Camat Angkola Timur yang dekat dengan kantor Bupati,” ungkapnya.
“Saya sebenarnya sudah hampir dua tahun diam, demi stabilitas, itu sebabnya saya menerima tamu-tamu Wabup di rumah dinas, karena saya malu nanti tamu-tamu menemukan hal-hal aneh dan tak wajar di ruang kerja Wakil Bupati. Tetapi kali ini terpaksa saya sampaikan, karena sudah nyaris dua tahun. Tahun depan sudah Pilkada 2024, insya Allah kita akan bangun suasana baru berpemerintahan dengan pola lebih melayani ke bawah (masyarakat) dan ke samping (aparatur & mitra) serta bertaqwa ke atas (Tuhan), kita itu harus sama dimulut, tegas diperkataan, kolaboratif ke samping,” ungkapnya.
Mencuat dalam pemberitaan fraksi Golkar Tapsel dan kemudian disusul 2 anggota DPRD Tapsel dari fraksi Golkar membuat statement dan menyebutkan perintah mendesak eksekusi kepada “Dolly – Rasyid” sebagai Bupati dan Wakil Bupati terkait SILPA Rp. 300 miliar, Politisi Golkar ini mangakui heran.
“Kok sekarang bapak-bapak itu menyebutkan nama saya di media terkait desakan mereka, padahal sudah nyaris 2 tahun ini mereka tahu bahwa Bupati hanya main tunggal tanpa melibatkan Wakil Bupati dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan. Apalagi ulasan SILPA 300 M yang mereka paparkan sangat detail. Seolah-olah dapat data dan analisisnya dari pihak oknum aparatur eksekutif Juga, sampai sedetial itu, mungkin dugaaan saya, terus diekspos di berbagai media,” terang Rasyid.
Terkait SILPA Rp. 300 Miliar dan desakan eksekusi proyek 2023 dari Pak Rawi Ritonga dan Pak Edison Rambe (Fraksi Golkar) dan Pak Andesmar Siregar, Rasyid menyarankan agar mereka berkonsultasi dengan Pak Syahrul Pasaribu yang merupakan mantan Bupati Tapsel yang notabene Paman Kandung dari Bupati saat ini.
“Pak Syahrul Pasaribu kan sebagai teman dekat mereka ini (red- Anggota DPRD) selama ini, saya dengar dari masyarakat mereka sering bersama sama di Tapsel dan Sidempuan serta luar Tapsel. Sejak Pak Syahrul Pasaribu tidak menjabat lagi, tentu Dolly Pasaribu Bupati sebagai keponakan bisa ditegur atau diberi saran. Kalau melalui saya ya sia-sia, karena mantan Bupati sejak awal sudah terindikasi wanti-wanti pada Wakil Bupati dengan pidato berulang-ulang hanya ada 1 Matahari di Tapsel,” paparnya.
Rasyid menyarankan, jika mendesak, fraksi Golkar dan semua fraksi bisa memanggil Bupati dan Wakil Bupati ke DPRD untuk rapat dengar pendapat, agar semua clean dan clear tidak ada salah paham apalagi fitnah.
Dalam konteks kepartaian, Rasyid mengingatkan lagi bahwa ia adalah Kader Golkar, partai Golkar adalah partai pengusung Pilkada 2020. Seharusnya jika fraksi Golkar mau bersuara, panggil dulu kadernya ke DPD Golkar Tapsel, panggil sebagai Wakil Bupati yang merupakan kader Golkar. Dibahas di tingkat partai dan kemudian dicari duduk persoalan yang akan disuarakan melalu jalur politik dan pemerintahan.
“Jangan malah melempar opini dan statement ke publik melalui media yang atas namakan fraksi Golkar dan atas nama DPRD. Kritik dibolehkan, tapi ada etika kepartaian dan ke kaderan, jika tidak berjalan, maka kritik terbuka boleh dilakukan, itu wajar,” pungkas Wabup.
