Laporan wartawan sorotnews.co.id : M. Suryadi.
TAPANULI SELATAN, SUMUT – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PT. Agincourt Resources (PT AR) Batang toru yang di gagas stakeholder Forum Batangtoru Bersatu (FBB) diketahui yang mewakili masyarakat Batang Toru bersama dengan Komisi B DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) yang sudah di Schedule kan pada hari Selasa 31 Oktober 2023 tertunda, Selasa (31/10/2023)
Informasi yang berhasil dihimpun dari beberapa sumber penyebab terjadinya kegagalan RDP dimaksud untuk itu awak media ini mencoba meminta keterangan
Ray Chidayah Batubara yang merupakan perwakilan masyarakat Batang Toru,saat dihubungi melalui telepon selularnya menjelaskan penyebab gagalnya RDP bersama PT AR tentang deviden yang digagas pihaknya,ada beberapa faktor dan mengatakan agar RDP dapat terlaksana dalam waktu dekat.
“RDP yang dijadwalkan hari ini dipastikan gagal, karena Komisi B DPRD Tapsel yang menangani tentang itu tidak kuorum. Tentunya, kita jadwalkan kembali pada hari senin mendatang,” terang Ray Chidayah Batubara Kecewa.
Dikesempatan yang sama wartawan menghubungi salah satu Anggota Komisi B DPRD Tapsel, H. Mahmud Lubis, S.Ag, dari Fraksi PAN mengkonfirmasi terkait gagalnya RDP yang mengedepankan kepentingan warga Lingkar Tambang Martabe itu. Menurut dia, kendala RDP tidak terlaksana akibat dari salah satu pihak peserta rapat berhalangan hadir.
“Jadwal RDP pukul 09.00 WIB, kita sudah ready. Namun, sangat disayangkan pihak managemen PT AR Batangtoru berhalangan hadir. PT AR Batangtoru melayangkan surat bahwa belum siap menghadiri RDP itu. Kita nantikan jadwal ulang untuk RDP tersebut,” jelas Mahmud Lubis.
Menyikapi gagalnya RDP tentang Deviden yang digagas FBB, ketika ditemui wartawan di Kafe Lukap Lakip Padangsidimpuan Ketua Koperasi Batangtoru Raya (KOBARA) Agussalim Martua, SH, angkat bicara. Pihaknya sangat menyayangkan hal tersebut, pasalnya persiapan untuk menggelar RDP itu sudah dimantapkan beberapa minggu yang lalu
“Kejadian hari ini telah melukai hati masyarakat Lingkar Tambang Emas Martabe. Harapan masyarakat yang ditumpukan ke DPRD Tapsel khususnya komisi B sudah terlihat ketidak berpihakan ke masyarakat lingkar tambang lagi,” ucap Agus.
Lebih lanjut Agussalim Martua, SH, mengaku pihaknya akan menjadi garda terdepan untuk mengawal persoalan deviden itu. Dia akui, demi kemaslahatan umat KOBARA terlahir dan dirancang untuk berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Untuk itu kami dari KOBARA tetap akan mendukung penuh dana deviden dibagi rata per Kartu Keluarga keseluruh masyarakat Lingkar Tambang. Terlepas bagaimana pun caranya, walaupun harus turun ke jalan kami pasti siap menyuarakannya. Kami sebagai bagian dari warga hanya meminta hak kami dan deviden bukan hal yang baru lagi, kami sudah paham tentang itu,” pungkas Agussalim Martua, SH, Ketua Koperasi Batangtoru Raya.
Sementara informasi yang didapat saat menghubungi Media Relation PT.AR melalui perpesanan Whats App,pihak Management Comunity menjawab singkat
“Kami sendiri sudah melayangkan surat permohonan penundaan ke DPRD Tapsel. Kalo mau jawaban resmi ya tunggu,” Jelasnya (meminta namanya tidak di publikikasikan).
