Laporan wartawan sorotnews.co.id : Rico Ananta.
JAKARTA – Divisi Humas Polri pada Senin (6/5/2024) memulai proses audit oleh Tim Audit Itwasum Polri. Audit tersebut merupakan Audit Kinerja Itwasum Polri tahap I tahun anggaran 2024.
Kedatangan tim audit Itwasum Polri yang dipimpin oleh Pengawas Tim Itwasum Polri Irjen Pol Iriyanto disambut oleh Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho di Ruang Rapat Divhumas Polri.
Kadivhumas dalam kesempatan ini memaparkan berbagai terobosan Polri. Diantaranya adalah SPIT yang tiap harinya melaporkan 30.000 kegiatan satwil. Ada juga Portal Humas Presisi yang bisa mengintegrasikan segala informasi dari satwil mapun antar satker.
Dalam Portal Humas, sedang dikembangkan fitur pengadaan barang dan jasa, Mengingat biasanya pihaknya melaksanakannya secara manual dengan dokumen yang banyak. Adanya fitur itu, diharapkan adanya ketepatan waktu, meminimalkan kesalahan.
Kadivhumas menekankan bahwa kemampuan kehumasan tidak hanya diemban oleh Divhumas Polri atau Bidhumas Polda, namun juga diemban oleh para pegawai negeri pada Polri (anggota Polri maupun ASN).
Karena itu, dalam kegiatan Rakernis Humas Polri pada 22-24 April lalu, seluruh Kabidhumas sudah melaksanakan sertifikasi. Harapannya personel di wilayah bisa melaksanakan sertifikasi.
Dalam transformasi publik, Divhumas Polri juga sudah mendapatkan Sertifikasi ISO 9001 : 2015. Selain itu, Divhumas Polri juga sudah mencanangkan Zona Integritas WBK WBBM.
Divhumas Polri juga telah melaunching Perkadiv No 1 Tahun 2024, serta telah merancang Tim Pokja untuk mencanangkan Polri sebagai Badan Publik yang informatif oleh Komisi Informasi Publik (KIP).
Sementara ituI, Irjen Pol Iriyanto mengatakan audit kinerja merupakan salah satu bentuk pengawasan atas pengeluaran keuangan negara dan fasilitas pokok Polri. Tujuan audit yakni untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi manajemen operasional sumber daya manusia dan keuangan Polri.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih. Untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggungjawab.
Diharapkan dapat meminimalisir temuan-temuan audit internal maupun eksternal.*
