Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Minardi.
MUNA BARAT, SULTRA – Diketahui pembagunan Jalan Desa Mekar Jaya Kabupaten Muna Barat menggunakan anggaran DAK pada tahun 2023 yang dikerjakan oleh PT. Asyca Vantagio di akhir bulan Desember 2023.
Namun berdasarkan pantauan tim Front Aktivis Keadilan Hukum (FAKH) Sultra-Jakarta, jalan Mekar Jaya terlihat sudah berlubang dan terkelupas, sehingga muncul dugaan pekerjaan Jalan Desa Mekar Jaya dikerjakaan asal-asalan dan kami menduga kuat pekerjaan jalan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga menghasilkan cacat kualitas, cacat mutu dan cacat kuantitas.
Purmadana selaku Jenderal lapangan aksi tersebut menuturkan bahwa kejadian tersebut sungguh disayangkan mengingat anggaran yang digelontorkan pada pembangunan jalan Desa Jaya Mekar tidaklah sedikit.
“Berdasarkan pantauan kami mengenai anggaran pembangunan jalan tersebut memakan anggaran kurang lebih 6 Milyar,” jelasnya.
Terkait hal tersebut, Purmadana menuturkan bahwa, “berdasarkan hasil audit BPK RI ditambah dengan data lapangan yang kami peroleh tersebut, kami dari Front Aktivis Keadilan Hukum (FAKH) Sultra-Jakarta telah melakukan aksi dan pelaporan di tiga instansi yang berbeda yakni, KPK RI, Kemendagri dan Kejagung,” ungkapnya.
“Laporan tersebut sudah diterima oleh ketiga instansi tersebut di dukung oleh data serta bukti yang kami bawa pada hari ini saat melakukan aksi dan pelaporan,” bebernya.
“Secara kelembagaan kami meminta KPK RI, Kejaksaan agung RI dan Kemendagri untuk memeriksa Kepala Dinas PUPR, PPK, PPTK, serta kontraktor yang diduga adanya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan jika terbukti pihak-pihak yang kami laporkan pada pekerja jalan tersebut ditetapkan sebagai tersangka,” tambahnya.
“Atas masalah tersebut, kami dari FAKH mengambil langkah serius dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di daerah kami Sulawesi tenggara terkhusus nya Muna Barat. Semoga apa yang kami lakukan hari ini bisa memberikan impact dan efek jera terhadap oknum-oknum pemerintah yang tdak bertanggung jawab terhadap keuangan daerah atau negara yang tidak bisa di kelola dengan baik,” jelasnya.
“Kami akan terus mengawal masalah ini sampai pada hasil yang kami harapkan.
Alhamdulillah instansi tempat kami melakukan aksi dan pelaporan merespon baik hal tersebut, sehingga menjadikan ketiga instansi tersebut untuk lebih pro aktif terhadap problem-problem yang terjadi di berbagai daerah terkhusus nya Sulawesi tenggara, Muna Barat,” paparnya.*
