Laporan wartawan sorotnews.co.id : Hendra.
BIREUEN, ACEH – Penjabat (Pj) Bupati Bireuen, Jalaluddin, S.H., M.M., secara resmi membuka kegiatan penguatan kapasitas Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di desa lokus stunting, Selasa (24/12/2024). Bertempat di Aula Wisma Bireuen Jaya, kegiatan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam melindungi generasi masa depan Kabupaten Bireuen dari ancaman stunting.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Kesehatan Bireuen, dr. Irwan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023.
“Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masa depan bangsa. Dengan memperkuat upaya ini, kita berharap prevalensi stunting nasional dapat turun hingga 5% pada 2045. Hari ini, ada 198 peserta yang hadir, sebuah wujud komitmen bersama untuk perubahan,” ungkap dr. Irwan penuh harapan.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Jalaluddin dengan nada penuh keprihatinan menyoroti penurunan kinerja desa dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Bireuen.
“Tahun lalu, 95,58% desa kita berkinerja baik. Namun tahun ini, angka itu jatuh drastis menjadi hanya 19,7%. Ini bukan hanya angka, tetapi sebuah panggilan bagi kita semua untuk berbuat lebih baik demi anak-anak kita,” tegasnya.
Menurut Jalaluddin, Ketua TPPS gampong memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan program pencegahan stunting di tingkat desa. Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, mereka telah lama menjadi mitra pemerintah dalam isu-isu seperti kesehatan, gizi, KB, hingga lingkungan.
“Dengan pengalaman yang luar biasa, Ketua TPPS gampong harus menjadi pemimpin perubahan, memastikan setiap anak di desa kita tumbuh sehat dan kuat,” tambahnya.
Namun, Jalaluddin juga menyoroti masalah lain yang tak kalah penting, yaitu cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Saat ini, 7.704 jiwa di Kabupaten Bireuen belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI). Meski Bireuen telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), masih banyak yang membutuhkan perhatian.
“Kita tidak bisa membiarkan satu pun warga Bireuen tertinggal. Ketua TPPS harus berperan aktif mengedukasi masyarakat agar mau mendaftar JKN. Ini bukan hanya tentang kesehatan, tapi tentang hak hidup yang layak bagi semua,” ujar Jalaluddin.
Di akhir sambutannya, Jalaluddin mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama, termasuk camat dan instansi terkait.
“Camat harus turun ke lapangan, mendengar langsung keluhan masyarakat, dan memastikan setiap warga terdampak stunting mendapatkan perhatian. Kita tidak boleh berjalan sendiri, semua harus bersatu,” serunya.
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, pejabat pemerintah, Ketua TP PKK Kabupaten Bireuen, kepala puskesmas, hingga pegiat stunting dari berbagai lembaga. Jalaluddin berharap, kegiatan ini menjadi langkah besar untuk mengembalikan desa-desa di Bireuen ke jalur prestasi dan memenuhi target Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
“Perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama. Saya percaya, dengan niat dan usaha, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak Bireuen,” tutupnya dengan penuh semangat.**
