Laporan wartawan sorotnews.co.id : Erpan.
SBB, MALUKU – Piru-Rapat dengar pendapat, (RDP) soal jaminan kesehatan nasional, (JKN) yang di duga terpotong tersebut dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten seram bagian barat, (DPRD SBB) memanggil kepala puskesmas desa Waisala dan Kepala Dinas Kesehatan.
Dalam rapat yang di hadiri Ketua Komisi III, Andi Nur Akbar serta di dampingi sejumlah jajaran diantaranya, Petronela Jetkel Monica Istia, Syahril Makatita, Ridal Jufri Kaisupy, La Ode Masihu, Sepanya Urbanus Seay dan Sumardi. Pertemuan itu komisi tiga (III) mengundang kepala Puskesmas Waisala, Kepala BPJS SBB dan Kepala Dinas Kesehatan SBB. Dalam pertemuan itu yang hadir Kepala BPJS SBB, Kepala Puskesmas Waisala semester Kepala Dinas Kesehatan, Gariman Kurniawan., S.KM., M.Kep tidak hadir dengan alasan sakit lalu di wakili salah satu staf pada dinas kesehatan. Hal ini disampaikan pada awak media ini’ Jumat, (31/01/2025).
Ketua Komisi III DPRD SBB, Andi Nur Akbar saat di wawancara mengatakan, “dalam RDP ini kami minta kehadiran Pihak Puskesmas Waisala dan Kepala Puskesmas Waisala, dr. Saniati Tuankotta di dampingi Bendahara JKN Puskesmas. Sementara Dinas Kesehatan SBB Kepala Dinas Kesehatan tidak hadir dengan alasan sakit lalu di wakili oleh salah satu staf di dinas kesehatan,” ujarnya.
Lanjutnya, “dalam RDP ini kami bahas soal dugaan pemotongan JKN di puskesmas desa Waisala. Untuk pemotongan itu diatur dalam regulasi. Pada komponen tunjangan itu di potong satu persen dari jasa medinya. Pemotongan satu persen itu baru berjalan dari tahun 2023 sementara dari kementerian keuangan itu harus di potong dari tahun 2020 sehingga menjadi temuan yang harus di kembalikan,” ujarnya, hal itu juga di benarkan oleh pihak BPJS SBB.
Akbar menambahkan, “untuk menyelesaikan masalah JKN Kapitasi dan Non Kapitasi yang ada di puskesmas desa Waisala maupun lainya itu kita harus mendapat kejelasan langsung dari kepala Dinas Kesehatan SBB sehingga tidak menjadi asumsi ataupun kesalahan persepsi publik. Kami juga akan melihat persoalan JKN bukan saja di puskesmas desa Waisala tetapi puskesmas lain juga karena di khawatirkan hal serupa juga terjadi di puskesmas lain. Hal inilah yang harus kita hindari agar pelayanan kesehatan di SBB kedepan jadi lebih baik lagi,” tutupnya.**
