Laporan wartawan sorotnews.co.id : Sugeng Tri Asmoro.
SURABAYA, JATIM – Kini DPRD Kota Surabaya terus mengawal dan mengawasi jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahtiyar Rifai’i Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya mengimbau Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar dapat selaras dengan pemerintah pusat terkait anggaran dan pelaksanaannya.
Bahtiyar Rifai’i menyebut, selama beberapa bulan terakhir, Pemkot Surabaya telah melakukan penataan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun dari dana APBD guna menyukseskan program MBG di Kota Pahlawan. Dana tersebut merupakan hasil pergeseran dari beberapa sektor.
Untuk Perencanaanya, anggaran MBG itu untuk mendanai puluhan ribu siswa di Surabaya dan memanfaatkan UMKM setempat untuk memesan makanan. Dengan begitu akan terciptakan ekonomi yang berkelanjutan.
Akan tetapi, info terakhir bahwa MBG akan memakai anggaran murni APBN. Pemerintah pusat sudah melakukan efisiensi di beberapa kementerian, anggaran itu dimasukkan dalam program MBG tahun ini,” kata Bahtiyar dalam keterangan tertulis, pada Jumat (7/2/2025).
Dengandemikian, Bahtiyar pun menyarankan agar rencana alokasi dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas sekolah, baik untuk sarana pembelajaran atau pendukungnya
Di karenakan dalam hal ini sejalan dengan arahan Menteri Tito Karnavian yang mengimbau seluruh sekolah agar mengalokasikan anggaran daerah khusus Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
Yang sebelumnya, arahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan MBG dilaksanakan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional. Sedangkan anggaran serta pelaksanaan dari pemerintah pusat.
Karena Pemerintah pusat sudah memberikan info yang valid, bahwa Pemda atau Pemkot hanya melakukan pendataan saja. Bahkan, sejauh ini, meski banyak pemda yang sudah menggeser anggaran, namun belum ada juknis resmi dari pemerintah pusat. Jadi, memang pemda atau pemkot tak perlu mengeluarkan anggaran khusus untuk MBG,” terang Bahtiyar.
Di harapkan dengan adanya sentralisasi anggaran MBG dari pusat, politikus dari Partai Gerindra itu menyarankan dana alokasi khusus MBG dari APBD Kota Surabaya dapat digunakan untuk pembangunan mendesak, selain untuk fasilitas sekolah.
Bahtiyar menyampaikan, dengan tujuan utamanya, adalah untuk pembangunan sekolah sesuai instruksi bapak presiden. Selebihnya, bisa untuk pembangunan lainnya. Seperti, sarana prasarana publik, pembangunan jalan, atau untuk mengatasi banjir, bahkan Bahtiyar juga menyarankan perlunya perlu penambahan vendor penyedia makanan program MBG.
Diketahui saat ini baru tercatat ada dua vendor mitra BGN (Badan Gizi Nasional ) yaitu di Rungkut dan Wonocolo. Keduanya menyediakan makanan untuk 10 sekolah dengan total 6.000 siswa penerima MBG.
“Dan akan ditambahkan menjadi 10 vendor mitra. Tapi masih menunggu verifikasi BGN. Jika terdapat 10 vendor, total siswa penerima MBG mencapai 30.000. Yang jelas, ke depan, dewan akan turut mendukung dan mengawal pelaksanaan MBG ini. Tujuannya satu, memberikan layanan terbaik sebagai wakil rakyat,” jelas Bahtiyar.**
