Laporan wartawan sorotnews.co.id : Sugeng Tri Asmoro.
SURABAYA, JATIM – Kebijakan larangan study tour yang diberlakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah menjadi perbincangan publik. Keputusan ini menuai pro dan kontra di berbagai daerah.
Namun, di luar kebijakan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ternyata telah lebih dulu menerapkan larangan serupa. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak Mei 2024 telah menegaskan bahwa siswa SD dan SMP di Surabaya dilarang melakukan study tour ke luar kota.
Sebagai perbandingan, kebijakan larangan study tour yang diberlakukan oleh Dedi Mulyadi dan Pramono Anung baru mulai diterapkan pada Februari 2025 dan langsung menjadi sorotan publik.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berkaitan dengan insiden kecelakaan bus maut di Ciater, Subang, Jawa Barat yang menelan korban jiwa.
Menurutnya, larangan ini sudah lama diterapkan dengan tujuan utama menjamin keselamatan siswa serta meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua murid.
“Wisuda saja tidak boleh kalau harus membayar, kecuali dibiayai oleh komite sekolah. Begitu juga dengan study tour,” ujar Eri saat dikonfirmasi di Balai Kota Surabaya, Jumat (17/5/2024).
Pemkot Surabaya berkomitmen menjaga pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan yang membebani orang tua dengan biaya tambahan, seperti study tour, tidak diperbolehkan.
“(Larangan) ini sudah lama berlaku dan tidak pernah berubah,” tegas mantan ASN Pemkot Surabaya tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Yusuf Masruh, menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengeluarkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di Surabaya terkait kebijakan ini.
Edaran tersebut akan mencantumkan alternatif kegiatan perpisahan yang dapat dilakukan di sekolah atau di dalam Kota Surabaya.
“Harapan kami, perpisahan bisa digelar di sekolah atau tetap di dalam kota. Misalnya, anak-anak bisa berwisata ke hutan mangrove atau tempat wisata edukatif lainnya di Surabaya,” ujar Yusuf saat dikonfirmasi terpisah.
Ia menekankan bahwa edaran ini akan diterbitkan sebelum liburan sekolah dimulai agar seluruh sekolah dapat memahami dan menerapkannya.
SMP Negeri di Surabaya Sudah Lama Tidak Melakukan Study Tour
Sementara itu, Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Surabaya, Cipto Wardoyo, menyatakan bahwa sekolah-sekolah negeri di Surabaya sudah tidak melakukan study tour ke luar kota selama beberapa tahun terakhir.
“SMP Negeri di Surabaya sudah lama tidak mengadakan kegiatan tour ke luar kota. Kami lebih memilih mengadakan acara perpisahan di sekolah dengan menampilkan kreativitas siswa,” kata Cipto.
Menurutnya, perpisahan sekolah di Surabaya lebih banyak berbentuk panggung hiburan, di mana siswa bisa menampilkan bakat dan kreativitas mereka sebagai kenangan setelah tiga tahun bersekolah.
“Misalnya, kelas 9A dan 9B bisa menampilkan pertunjukan sebagai kenangan mereka selama belajar di sekolah,” tambahnya.
MKKS SMP Negeri Surabaya akan terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah agar imbauan ini tetap dipatuhi dan semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan kegiatan perpisahan yang lebih berkesan dan bermanfaat bagi siswa.
Kebijakan larangan study tour di Surabaya ternyata selaras dengan langkah yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang secara tegas melarang sekolah-sekolah di Jawa Barat mengadakan kegiatan tersebut.
Dedi menegaskan bahwa larangan ini bertujuan mencegah pembebanan biaya kepada orang tua siswa.
“Saya tegaskan kembali, yang dilarang adalah segala bentuk study tour, kunjungan ilmiah, atau kunjungan industri yang membebani orang tua siswa,” ujar Dedi melalui video di Instagram pribadinya.
Ia mengungkapkan bahwa banyak orang tua yang harus berutang demi membiayai study tour anak mereka, yang pada akhirnya membebani ekonomi keluarga.
Selain faktor ekonomi, Dedi juga menyoroti aspek keselamatan siswa. Ia mengingatkan kecelakaan bus yang menewaskan 11 siswa SMK di Depok sebagai contoh tragis yang tidak boleh terulang.
“Keselamatan siswa harus menjadi prioritas. Kecelakaan yang menewaskan banyak siswa di Depok adalah pelajaran penting bagi kita semua,” tambahnya.
Kebijakan ini kemudian diikuti oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang bahkan menyiapkan program pengganti study tour, seperti menanam mangrove bagi siswa.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, sempat berpandangan bahwa study tour memiliki manfaat bagi siswa. Namun, setelah Pramono memutuskan untuk melarang kegiatan tersebut, ia mendukung kebijakan tersebut dan mengusulkan agar siswa mengunjungi museum-museum di Jakarta sebagai alternatif.
“Kita tetap memberikan masukan agar jika study tour dilakukan, aspek keselamatannya benar-benar diperhatikan,” ujar Rano saat ditemui di Rorotan, Jakarta Utara, Selasa (25/2/2025).
Pramono menegaskan bahwa Jakarta memiliki banyak destinasi edukatif yang bisa dikunjungi siswa tanpa perlu keluar kota.
“Saya ingin anak-anak Jakarta lebih mengenal kotanya sendiri. Oleh karena itu, saya akan mendorong mereka untuk berwisata edukasi di Jakarta saja,” katanya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (3/3/2025), melansir dari Kompas.com.
Selain itu, Pramono menyatakan bahwa ia telah memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Pertamanan untuk membahas program menanam mangrove sebagai bagian dari kegiatan edukatif bagi siswa.
“Menanam mangrove akan bermanfaat bagi Jakarta dalam jangka panjang dan bisa menjadi pengalaman edukatif bagi siswa,” tutupnya.**
